Connect with us

Hi, what are you looking for?

Berita

PPKM Gagal Tekan COVID-19, PAN ke Jokowi: PPKM Darurat? Coba Dulu Lockdown 3 Minggu!

PPKM Gagal Tekan COVID-19,  PAN ke Jokowi: PPKM Darurat? Coba Dulu Lockdown 3 Minggu!

[ad_1]

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) PPKM Darurat mulai besok, Rabu, 30 Juni 2021. Kebijakan ini diambil karena kasus positif COVID-19 di Indonesia tak kunjung menurun. Sebaliknya, COVID justru semakin melonjak.

Menanggapi ini, anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah seharusnya membuat terobosan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Pasalnya, kebijakan PPKM skala mikro yang berulangkali diterapkan pemerintah belum cukup menekan penularan penyakit dari virus SARS-Cov-2 itu.

“Saya menilai memang pemerintah harus membuat kebijakan baru atau kebijakan alternatif yang betul-betul dianggap mampu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19,” ujar Saleh, Selasa, 29 Juni.

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu melihat angka kasus aktif COVID-19 sama sekali belum menunjukkan tren penurunan. Justru, pertambahan kasus di tanah air malah semakin mengkhawatirkan.

“Belum lagi ada varian baru yang sudah muncul seperti Alfa, Delta, Beta, ada varian India, ada varian Inggris, ada varian Afrika, ada varian Amerika Latin, ini semua mengkhawatirkan,” ungkap Saleh.

Karenanya, mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu menyarankan, langkah penguncian atau kuncitara bisa menjadi kebijakan alternatif menekan penularan COVID-19. Sebab, lockdown membuat interaksi antarmanusia terbatas dan memaksa orang tetap berada di rumah.

Kuncitara dicoba dulu. Mungkin dicoba dua atau tiga pekan. Nanti setelah itu dievaluasi,” kata Saleh.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Menurutnya, kebijakan lockdown tidak perlu dilaksanakan secara nasional, namun cukup pada tingkat kabupaten atau kota. Misalnya, kata dia, kota yang dianggap zona merah bisa diterapkan lockdown demi menekan penularan COVID-19, seperti Pulau Jawa.

Jika persoalannya adalah biaya, Saleh menilai, pemerintah masih punya dana melaksanakan kuncitara. Nantinya, anggaran Satgas Penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi bisa digeser demi penerapan lockdown.

“Sekali lagi jangan takut untuk menerapkan apa yang disebut kuncitara,” pungkasnya.

.

[ad_2]

Source

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Lainnya

Berita

[ad_1] JAKARTA – Adanya klaster sekolah COVID-19 yang terjadi pada 24 orang terdiri atas 14 siswa dan 10 orang tenaga pendidik tanpa gejala, Pemerintah...

Berita

[ad_1] JAKARTA – Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi pengendalian kasus COVID-19 di kabupaten tetangga, salah satunya di Karanganyar. Pada Upacara Peringatan HUT...

Berita

[ad_1] JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung melarang aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya cuti pada akhir tahun dalam upaya mencegah peningkatan mobilitas warga yang...

Berita

[ad_1] JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana melarang perayaan Tahun Baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan...

Advertisement
close