Connect with us

Hi, what are you looking for?

Berita

Pidana 5 Tahun dan Denda Rp9,6 Miliar Kurang, Jaksa Juga Tuntut Hak Dipilih Edhy Prabowo Dicabut

Pidana 5 Tahun dan Denda Rp9,6 Miliar Kurang, Jaksa Juga Tuntut Hak Dipilih Edhy Prabowo Dicabut

[ad_1]

JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo tak hanya dituntut pidana penjara dan denda dalam kasus dugaan siap izin ekspor benih lobster.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut Edhy Prabowo dengan mencabut hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

“Pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok,” ucap jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 29 Juni.

Artinya, dalam tuntutan ini Edhy Prabowo tak bisa mencalonkan sebagai anggota DPR RI atau jabatan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam tuntutannya jaksa mewajibkan Edhy Prabowo untuk menyerahkan uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Jumlahnya sekitar Rp9,6 miliar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa,” kata jaksa.

Sebelumnya, Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara atas kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur. Selain pidana penjara Edhy Prabowo juga dituntut pidana denda Rp400 juta subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, jaksa memutuskan Edhy Prabowo secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sesusai dengan dakwaan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

.

[ad_2]

Source

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Lainnya

Berita

[ad_1] JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah membocorkan substansi dugaan korupsi yang masih dalam proses penyelidikan. Bila pun ada informasi beredar terkait kasus...

Berita

[ad_1] JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya terus mendalami dan menelaah dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap internasional Formula...

Berita

[ad_1] JAKARTA – Polri tak mau berpolemik dan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Pernyataan itu menanggapi Arteria Dahlan yang menyebut polisi, hakim, dan...

Berita

[ad_1] SORONG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dan menelusuri status tanah bangunan Rumah Sakit Siloam Sorong di Papua Barat dikabarkan aset negara...

Advertisement
close